Tata Kota Pangkalpinang

tata Kota Pangkalpinang menunjukkan ciri-ciri kota kolonial yang tumbuh pada awal abad 20. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1913, Belanda memindahkan ibukota Keresidenan Bangka dari Muntok ke Pangkalpinang. Pemindahan ini sekaligus memisahkan administrasi pemerintahan dengan administrasi pertambangan timah. Admninistrasi pertambangan timah tetap berlokasi di Muntok sedangkan Pangkalpinang menjadi pusat administrasi pemerintahan. Sebagai kota yang memiliki masyarakat yang heterogen, penduduk Pangkalpinang terutama didominasi oleh kelompok etnis Melayu, Eropa dan Cina. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tempat tinggal kelompok etnis melayu yang tertua terdapat di Kampung Tuatunu. Pada umumnya penduduk Kampung Tuatunu bermatapencaharian sebagai petani lada. Saat ini dikarenakan harga lada turun, penduduk Tuatunu beralih menanam nanas, dan melimbang timah. Kelompok etnis Eropa secara umum tinggal di sekitar rumah tinggal residen, saat ini difungsikan menjadi rumah dinas Walikota Pangkalpinang, yang juga merupakan pusat Kota Pangkalpinang. Kelompok etnis Cina umumnya tinggal di sekitar kawasan perniagaan, yang oleh penduduk setenpat disebut ?Pasar Mambo?

Rumah Kiri

Konsep ini disesuaikan dengan gaya hidup pemilik yang menyukai hal-hal praktis & sederhana. Konsep ini juga disesuaikan karena luas lahan rumah yang terbatas sehingga berpengaruh pada desain interior di dalamnya.

• unsur minimalis terlihat dari pemilihan warna putih sebagai warna dinding, plafon dan rak buku yang merupakan vocal point pada ruang ini. • Konsep minimalis ini juga terlihat dengan pemilihan bentuk kotak sebagai bentuk furniture yang dominan. • Kesan sederhana terlihat dengan tidak dimunculkan aksesoris ruangan seperti lukisan atau sculpture. • Penegasan konsep simple dimunculkan dengan tidak ada sekat anatara ruang makan dan ruang tamu • Warna putih yang dominan dan sedikit aksen hitam pada furniture dapur menegaskan konsep minimalis & simple • Rak sepatu dengan desain sederhana diletakkan di are pojok dekat dapur. • Karena letaknya berdekatan kesamaan konsep minimalis terlihat menyatu antara ruang makan,dapur ,ruang tamu, dan ruang kerja. • Di area ini dinding beton diekspose tetap terlihat simple karena dipadukan dengan warna natural seperti putih & warna kayu • Bentuk Furnitur pada area ini berkesan simple dari segi desainnya. Konsep minimalis terlihat dari unsur linear yang menonjol pada meja tanpa laci dan kursi putih.

boarding school

Boarding school adalah sekolah yang menyediakan infrastruktur proses belajar mengajar dan memberikan pelayanan penginapan bagi murid dan staff berupa asrama. Boarding school adalah sekolah yang diperuntukan untuk siswa setarap SMA. Yang menjadi perbandingannya adalah dari suatu keprivasian dan kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan oleh siswanya. Boarding school yang ada pada umumnya berbasis religi dan kepemerintahan, seperti pesantren atapun sekolah kemiliteran. Dan saya mengambil contoh pesantren : PESANTREN PUTRI AS-SYAFI’IYAH, resmi dibangun pada tahun 1990 yang telah direncanakan pada tahun 1989. Pesantren ini terdapat di Jl. Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi 17411. Pada pesantren ini juga terdapat beberapa level tingkat sekolah, seperti: • Madrasah Diniyah (Tsanawiyah/ Aliyah) • SMP • SMA Pesantren tersebut memiliki beberapa fasilitas seperti: • Aula serba guna • Lapangan olah raga • Gedung asrama • Lab. Bahasa, Komputer • Lab. Fisika, Kimia, Biologi • Perpustakaan • Marching band • Ruang audiovisual • Poliklinik • Kantin • Koperasi

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam 30 tahun terakhir ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur Belanja infrastruktur di daerah juga dapat dikatakan sangat kecil, walaupun sejak dilakukannya desentralisasi/otonomi daerah, pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur meningkat, sementara pengeluaran pemerintah pusat untuk infrastruktur mengalami penurunan yang drastis. Ini merupakan suatu persoalan serius, karena walaupun pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.

FIFA dan PSSI

Menjawab pertanyaan tentang “ apa yang bisa dilakukan oleh PSSI apabilah dihukum FIFA, dan langkah apa yang harus dilakukan PSSI dalam menghadapi hukuman ?” Berikut saya menjabarkan pendapat saya tentang permasalahan diatas yg sekaligus dijadikan tema mata kuliah softskill saya. Jika PSSI mendapatkan hukuman dari FIFA maka PSSI selaku anggota dari FIFA wajib hukumnya untuk menaati semua hukumannya. Karena hukuman yang dijatuhkan oleh FIFA ke PSSI ada dasarnya yaitu dari statuta FIFA itu sendiri. Apapun hukumannya wajib hukumnya bagi PSSI untuk menaatinya. Jika tidak maka PSSI akan menerima hukuman yang lebih berat lagi sampai dengan dengan pembekuan sepak bola indonesia sampai dengan waktu yang telah ditentukan

Keterhubungan Besarnya Biaya Pilkada dan Korupsi

Dalam tulisan singkat ini saya ingin membahas tentang PILKADA di indonesia. Tema ini diangkat sebagai tugas softskill saya. PILKADA bukanlan istilah asing apalagi di telinga orang-orang politik dan mahasiswa. Dalam tulisan ini saya membahas tentang keterhubungan antara biaya pilkada dan efek kebobrokan kepemimpinan. Menurut pengamatan saya sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia, kampanye yang dilakukan diindonesia kadang terkesan lebay atau berlebihan. Memang ada banyak cara yang dilakukan oleh calon pemimpin untuk menaklukan hati masyarakat agar memilih dia sebagai pemimpin. Mulai dari membeberkan visi dan misi yang seringkali berujung pada janji manis saja, memberikan hiburan kepada masyarakat, memberikan bantuan secara tiba-tiba, dan banyak lagi. dalam penyelenggaraannya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya pada PILKADA yg dikeluarkan oleh masing-masing calon pemimpin pasti dalam nominal yang besar. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan apabila dia terpilih sebagai pemimpin dia menyalah gunakan posisi yang sudah didapat untuk mengganti nominal besar yang telah dikeluarkan untuk biaya kampanye dengan cara yang salah seperti korupsi.

Cengkraman dan Dominasi Perusahaan Asing di Indonesia

Dalam program Repelita (rencana pembangunan lima tahun) 1 pada masa orde lama, kegiatan investasi dan pembentukan modal menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangan iklim ekonomi yang menjadi semakin baik sejak dilaksanakannya usaha-usaha stabilisasi ekonomi dan moneter dalam bulan Oktober tahun 1966. Sejak saat itu hampir semua kegiatan ekonomi tampak ber kembang, sehingga pembentukan modal diperkirakan telah meningkat. Perkembangan pembentukan modal tersebut adalah hasil dari berbagai kebijaksanaan di bidang pengerahan dana, pe ningkatan fungsi lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, pemberian beberapa perangsang bagi penanaman modal, penyederhanaan dan peningkatan lembaga pengelola penanaman modal, dan penyederhanaan prosedur penanaman modal. Dalam hubungan ini telah dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagai peningkatan koordinasi pengelolaan aplikasi dan perizinan-perizinan pena naman modal yang semula dilakukan oleh Panitia Penanaman Modal. Sejalan dengan itu prosedur penanaman modal telah diperbaharui dan disederhanakan. Dengan kebijaksanaan - kebijaksanaan tersebut dimaksudkan agar proses pengelolaan aplikasi menjadi semakin cepat dan terkoordinir sehingga jumlah aplikasi maupun realisasi penanaman modal diharapkan semakinmeningkat. Di sampingitu telah pula diambil kebijaksanaan di bidang industri, perdagangan luar negeri, penyem purnaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan seba gainya. Dalam situasi ini, Indonesia berada pada masa transisi yaitu antara masa isolasi ekonomi di pemerintahan Presiden Soekarno dan masa keterbukaan ekonomi / ekonomi pasar di masa Presiden Soeharto. Akan tetapi pradigma yang digunakan dalam masa pemerintahan orde baru adalah Liberalisasi Ekonomi yang melepaskan isolasi ekonomi menuju mekanisme pasar, mengedepankan asas kebebasan, dan persaingan usaha yang merupakan ciri perubahan terpenting. Percaya kepada sistem ekonomi pasar dalam pembangunan ekonomi adalah keputusan untuk mengundang modal asing, baik untuk mengeksploitasi sumber daya nasional, serta untuk melakukan pinjaman luar negeri, menjadi agenda utama dalam menerapkan strategi perbaikan ekonomi yang terancam limbung. Kebijakan itu diambil dengan alasan tidak cukup tersedianya dana dalam negeri untuk membiayai kesulitan mendesak jangka pendek maupun merealisasikan perencanaan proyek-proyek pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Kondisi serba kekurangan kapital tersebut telah mendorong masuk dalam suatu sistem ekonomi Neo-liberalis. Paham liberalis kapitalis mulai gencar masuk dalam sistem perekonomian Indonesia melalui berbagai produk Undang-Undang yaitu salah satunya adalah Undang-Undang mengenai modal asing tahun 1967, dan diperbaharui dengan Undang-Undang tahun 1970. Bidang-bidang yang paling diminati oleh para investor asing adalah sektor industri pertambangan, perkebunan, keuangan dan perbankan. Setelah itu, paham liberalis berkembang besar-besaran dan berusaha menjadi paham Neo-liberalis yang ingin berusaha sekuat tenaga untuk mengkomersilkan seluruh barang dan jasa. Dengan jalan menekan peran pemerintah dalam distorsi pasar dan berusaha menghapus fungsi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dengan bertujuan memperjual belikan semua potensi yang dapat dimanfaatkan.